Pesawaran | Ziarah religius yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Pesawaran di sorot masyarakat. Pasalnya di duga adanya kampanye terselubung oleh salah satu calon Bupati Pesawaran, Nanda Indira.
Kegiatan yang seharusnya murni bernuansa religius tersebut diduga disusupi kepentingan politik dengan pembagian amplop bergambar Nanda kepada peserta ziarah, Sabtu (19/10/2024)
Seorang peserta yang enggan disebutkan namanya merasa kaget ketika menerima amplop tersebut.
“Di dalam bus, kami diberi amplop yang bergambar Nanda Indira. Saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi karena semua peserta lain juga menerimanya, saya ikut saja,” ungkapnya.
Peserta lain juga menambahkan bahwa, amplop tersebut berisi uang sebesar Rp350.000, yang semakin memperkuat dugaan bahwa tujuan pemberian tersebut adalah untuk mempengaruhi peserta agar mendukung Nanda dalam pemilihan Bupati Pesawaran pada 27 November mendatang.
Berita mengenai pembagian amplop tersebut cepat menyebar di masyarakat, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk pengamat politik lokal.
“Ini adalah bentuk politisasi yang tidak etis, terlebih dalam acara keagamaan. Kegiatan religius seperti ziarah seharusnya bebas dari kepentingan politik,” ujar seorang pengamat politik.
Ia menambahkan bahwa praktik seperti ini merusak integritas proses demokrasi di Pesawaran.
Kritik juga datang dari tokoh masyarakat dan pendiri Kabupaten Pesawaran, Mualim Taher. Ia menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan ziarah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesawaran.
“APBD seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, terutama jika melibatkan calon yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat daerah, seperti Nanda yang merupakan istri Bupati saat ini,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, baik pihak Pemerintah Daerah Pesawaran maupun tim sukses Nanda – Antoninus belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut.
Masyarakat menuntut adanya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar aturan pemilihan umum, serta memastikan proses pemilihan Bupati Pesawaran berjalan jujur dan adil.
Publik menilai bahwa tindakan cepat dari pihak berwenang diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi di daerah tersebut. Sementara itu, isu ini terus berkembang dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Pesawaran, yang berharap adanya klarifikasi resmi terkait penggunaan dana dan dugaan politisasi dalam kegiatan religius.
