Wabup Halbar Pastikan 50 Aset Disertifikasi Tahun 2025

HALBAR – Dari sekitar 400 aset milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar), sebanyak 342 belum bersertifikat. Kondisi ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak percepatan sertifikasi aset dengan target minimal 50 bidang rampung tahun 2025.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Halmahaera Barat, Djufri Muhamad, usai mengikuti Zoom Meeting bersama Satgas Wilayah V KPK pada Kamis (28/8).

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Satgas KPK, Kepala Kantor BPN Halbar, Sekda, Asisten II, Kepala BKAD, Inspektur, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kadis PUPR, dan Kadis DLH.

Menurut Djufri, penataan aset Pemkab Halbar masih dinilai di bawah standar. Dari total aset yang dimiliki, baik berupa tanah, bangunan, maupun sarana pendidikan seperti PAUD, TK, SD, hingga SMP, baru sekitar 20 persen yang sudah tersertifikasi.

“Dalam penilaian KPK, pengelolaan aset kita masih rendah. Karena itu, kita diberi target awal 50 aset untuk dituntaskan tahun ini,”ujar Djufri.

Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Pemkab Halbar.

Ada tujuh poin yang disepakati, salah satunya pembentukan Satgas khusus untuk percepatan sertifikasi aset.

“Dalam waktu empat bulan ke depan, sampai Desember 2025, kita targetkan 50 aset daerah sudah disertifikasi. Anggarannya sudah diplot di Bagian Pemerintahan. Sementara sisanya diberi tenggat waktu hingga 2029 untuk dituntaskan,”jelasnya.

Kepala BPN Halmahera Barat dalam kesempatan yang sama menegaskan dukungan penuh terhadap upaya percepatan sertifikasi aset tersebut.

Djufri menegaskan Pemkab Halbar berkomitmen menuntaskan persoalan aset secara bertahap di periode pemerintahan saat ini.

“Kami bakal selesaikan dalam Pemerintahan Jujur Jilid II. Tahun ini 50 aset rampung, tahun depan progres berikutnya,hingga 2029 seluruh aset Pemkab Halbar tuntas,”pungkasnya.(Ul)