Posmetroindonesia.com– Kepala Sekolah SMAN 2 Singingi bersama Komite Sekolah diduga telah memberlakukan kebijakan yang memberatkan orang tua wali murid dan siswanya. Pasalnya untuk tahun ini , para wali murid diwajibkan membayar uang sumbangan dengan kedok “Iuran sumbangan komite untuk pembangunan ruang kelas”.
Dara data yang awak media ini dapatkan Hasil rapat komite pada (24/01/2025) lalu itu menetapkan besaran yang harus di bayar oleh orang tua wali murid dengan di patok berdasarkan tingkatkan kelas. Siswa kelas X diwajibkan membayar uang pembangunan sebesar : Rp. 400.000, siswa kelas XI Rp. 350.000 dan siswa kelas XII Rp. 200.000
Padahal pungutan uang pembangunan di sekolah, khususnya di sekolah negeri, tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran. Sekolah negeri dibiayai pemerintah, jadi tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa atau orang tua.
Komite boleh saja melakukan ikutan sumbangan dari orang tua/wali, namun tidak boleh dipaksa atau dipungut secara wajib. Berbeda dengan yang dilakukan pihak SMAN 2 Singingi, uang iuran ditetapkan dan di tentukan waktu pelunasan nya.
Berdasarkan informasi yang awak media ini rangkum, banyak orang tua wali murid yang belum melunasi iuran tersebut dari batas waktu yang ditentukan.
Kepala Sekolah SMAN 2 Singingi saat dikonfirmasi mengenai pungutan tersebut enggan memberikan komentar.
“Sudah saya teruskan ke komite” Balas singkat kepsek. (Rabu 28/05/2025)
Saat dikonfirmasi Ketua Komite SMAN 2 Singingi Suminto tidak membantah adanya iuran sumbangan tersebut.
“Kalau bisa jumpa saja dulu bang” Katanya melalui panggilan Whatsapp
Padahal Sebelumnya dikutip dari cakaplah.com Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka putus sekolah di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Kamis (6/3/2025), sebagai bagian dari agenda awal kepemimpinannya.
“Saya cukup kecewa dengan penyajian data yang kurang lengkap dari Disdik. Namun, ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Yang jelas, saya tidak ingin sekolah di Riau membebani masyarakat dengan biaya tinggi. Jika memungkinkan, pendidikan harus gratis, tapi kualitasnya tetap terjaga,” ujar gubernur.
