HALBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) memastikan bahwa proses pengusulan dan pengangkatan tenaga honorer paruh waktu di daerah tersebut akan tetap berjalan. Kepastian ini disampaikan di tengah kabar pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp203,9 miliar.
Komitmen ini ditegaskan sebagai upaya kolektif DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Apapun konsekuensi anggarannya, DPRD dan Pemda Halbar tetap berkomitmen mendorong agar honorer paruh waktu tetap diakomodir,” ujar Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, di ruang transit DPRD, Kamis (2/10).
Yoram menjelaskan, jumlah honorer paruh waktu di Halbar saat ini tercatat lebih dari 1.400 orang. Data ini akan segera diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar.
Terkait proses di tingkat pusat, Yoram menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka server setelah proses verifikasi dan penerbitan SK di sejumlah daerah lain selesai. Selanjutnya, sekitar 132 daerah yang belum masuk tahapan tersebut, termasuk Halbar, akan diakomodir melalui pembukaan server tersebut.
“Yang terpenting, tidak ada lagi honorer siluman,” tegasnya.
Untuk memperkuat posisi Halbar, DPRD telah melakukan langkah politik dengan menyambangi Hasby Yusuf, tokoh yang dikenal dekat dengan pimpinan Komisi II DPR RI. Rombongan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim.
Yoram mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Hasby Yusuf langsung berkomunikasi dengan Ketua Komisi agar segera meminta Kemenpan-RB membuka akses server untuk Halbar dan kabupaten lain di Maluku Utara.
“Alhamdulillah, beliau berjanji segera menyampaikan langsung ke Kemenpan-RB,” jelasnya.
Dengan adanya dukungan politik dari pusat, DPRD Halbar optimis proses pengusulan tenaga honorer paruh waktu tidak akan terhenti. Hal ini menjadi angin segar bagi ribuan honorer, meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran yang besar-besaran.
