posmetroindonesia.com | Plt Bupati Rokan Hilir H Sulaiman melakukan Evaluasi Kinerja 24 Penjabat (Pj) Penghulu di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, Jumat (18/10/2024) malam
Menurutnya, pelantikan ini dilakukan karena sebelumnya jabatan Pj Penghulu diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang ternyata tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
“P3K tidak boleh menjabat sebagai Pj, yang diizinkan adalah dari PNS,” ujar Plt Bupati.
Setelah mempertimbangkan dan memeriksa kembali, Sulaiman mengungkapkan bahwa kementerian telah mengonfirmasi bahwa P3K tidak boleh menjadi penjabat.
“Kami berharap dengan adanya Pj Penghulu yang baru, dapat menciptakan netralitas di lapangan untuk Pemilukada yang harmonis,” imbuhnya.
Menyikapi hal itu, Rangga menyoroti dan memberi saran terhadap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengambil keputusan terkait Evaluasi Penghulu.
Menurutnya, evaluasi memang sudah ada peraturannya namun ada beberapa hal yang harus jadi catatan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan krusial terhadap Pemerintahan Desa.
Ia menilai suhu politik Desa yang harus diperhatikan. Karena kenyamanan masyarakat terhadap Pimpinan Desanya cenderung menempel hingga terpolitisasi secara otomatis.
“Bukan tidak mungkin masyarakat yang sudah merasa nyaman akan merasa dipolitisasi, sehingga menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan, sementara kita semua perlu menjaga situasi kondusif terlebih jelang pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024,” ujar Rangga saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya Jum’at (25/10/2024).
Kendati begitu, Pemerintah Daerah khususnya pemangku kebijakan yakni Plt Bupati Rokan Hilir H Sulaiman seharusnya perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi.
“Jangan buat kisruh, Jagalah Kondusifitas Desa,” tegasnya.
Lanjut Rangga, mari kita ciptakan situasi kondusif. Ingat !!! jangan ada dusta diantara kita demi sebuah kepentingan.
