Batam | Nelayan Kepri kerap dirudung masalah saat turun melaut. Tak hanya ancaman, beberapa kapal nelayan menjadi korban tabrakan.
Tak heran, beberapa bulan terakhir ada nelayan yang dilaporkan hilang. Selain itu, ada pula yang ditangkap penegak hukum negara tetangga.
Persoalan ini lantas menjadi perhatian khusus pengurus pusat humpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI).
Dalam mengatasi hal serupa tidak terulang, perlu adanya langkah kongkrit HNSI sebagai wadah para nelayan untuk bernaung.
Ketua Umum HNSI pusat, Laksamana (P) Sumardjono menegaskan pengurus pusat telah melakukan kajian atas persoalan yang kerap dihadapkan pada nelayan di Kepri.
Untuk itu, HNSI telah menggandeng lintas institusi untuk baik Kogabwilhan, Koarmada, Lantamal, Bakamla, KSOP, Polda Kepri untuk meningkatkan sumber daya nelayan tentang kelautan.
“Persoalan yang kerap dihadapi nelayan ini bukan semata-mata tentang pelanggaran dan penegakan hukum yuridis seperti yang sering kita dengar nelayan kita ditangkap.
Namun yang paling penting tentang upaya kita meningkatkan kualitas SDM melalui sertifikasi untuk nelayan,” ujar Jenderal Bintang Empat ini pada saat melantik jajaran pengurus DPD HNSI Kepri di Bengkong, Rabu (20/11/2024).
Mantan KSAL ini mengatakan jika para nelayan dilengkapi dengan sertifikat yang sesuai, maka menjadi nilai tambah dan pengetahuan bagi nelayan pada saat melaut untuk mencari ikan.
“Jadi jangan sampai nelayan kita ini ke laut tanpa kemampuan. Ini harus kita coba untuk kita sertifikasi. Selama ini nelayan kita nangkap-nangkap saja. Kapalnya juga kalah sama negara-negara tetangga. Terus semangatnya juga kalah. Bagaimana kita mendorong semangat manusianya setelah di sertifikasi, dia mempunyai daya tahan di laut,” ungkapnya.
Sumardjono mengatakan dari hasil tangkapan ikan para nelayan yang mencapai ratusan ton, namun yang berhasil menembus pasar ekspor hanya berkisar 20-30 ton.
Dengan begitu diharapkan, melalui pelaksanaan sertifikasi untuk nelayan ini menjadi salah satu wadah agar para nelayan mendapatkan pengetahuan terkait tata cara yang baik dalam menangkap ikan.
“Bayangkan kita nangkap 100 ton, yang layak hanya 20 ton. Itu yang sering terjadi. Karena orang nelayan kita culun begitu. Itu yang perlu kita sertifikasi. Kita kasih bekal pengetahuan, agar sertifikatnya ada,” ujar dia.
Ia menambahkan adapun hal yang dinilai penting untuk dilakukan sertfikasi, yaitu terkait pengoperasian kapal.
“Kalau mengoperasikan kapal itu ada tiga, tentang navigasi, penguasaan mesin, penguasaan bagaimana menangkap ikan dengan baik,” ujar Sumardjono.
Ia mengaku tau betul persoalan nelayan di perairan Kepri, apalagi nelayan Batam dan Natuna serta Bintan. Sebab, semasa aktif bertugas ia menghabiskan waktu mengawaki kapal perang KRI.
“Saya tau lah, persoalan pulau demi pulau. Sepanjang hidup saya ini banyak di laut. Untuk langkah awalnya maka kita tingkatkan SDM nelayan kita,” katanya.
Ia pun berpesan agar pengurus HNSI Kepri yang baru saja dilantik dapat menindaklanjuti sertifikasi penguatan SDM nelayan di Kepri.
Ketua DPD HNSI Kepri, Histrawandi menyambut baik langkah sertifikasi nelayan sebagai penguatan SDM nelayan di Kepri. Daam waktu dekat, pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk menyatukan pandangan terhadap puluhan ribu nelayan yang menggantungkan hidup di laut
