DUMAI-Pembangunan kios pasca kebakaran yang terjadi di areal Pasar Pulau Payung Kota Dumai menarik banyak perhatian. Tidak hanya menyangkut sistem pembagian kios yang belakangan menuai persoalan, soal anggaran pembangunan dan dugaan mark up juga mulai muncul ke permukaan. Hebatnya lagi, nama H Khairul Kamal orang dekat Walikota Dumai H Paisal, SKM, MARS juga turut jadi pembicaraan.
Nama Ketua Tim Relawan Pemenangan Paisal-Sugiyarto di Pilkada Dumai 2024, H Khairul Kamal ikut disebut-sebut dalam proyek pembangunan kios di Pasar Pulau Payung senilai Rp5.297.114.718,84. Agar tidak menjadi sorotan, Khairul kabarnya sengaja memakai perusahaan CV Purnama Mandiri Lestari untuk memenangkan lelang paket proyek yang didanai APBD-P Dumai TA 2024 tersebut.
H Khairul Kamal diduga meminjam pakai CV Purnama Mandiri Lestari, perusahaan yang memenangkan lelang paket proyek senilai Rp5,3 milyar tersebut. Dugaan ini dikuatkan dengan kerapnya Khairul maupun anggotanya terlihat berada di lokasi proyek. Penggunaan perusahaan milik orang lain itu disinyalir sengaja dilakukan agar keterlibatannya di proyek itu tidak diketahui orang banyak.
Selain dugaan keterlibatan orang dekat walikota dalam pengerjaan proyek tersebut, juga muncul indikasi mark up berdasarkan nilai anggaran dengan realisasi bangunan.
Pengamat sekaligus Praktisi Hukum, Johanda Saputra, SH dikutip dari bidikkriminal.com menuturkan jika dilihat dengan nilai anggaran versus realisasi bangunan, wajar diduga adanya mark up secara besar besaran.
” Ini pandangan secara kasat mata, bukan dari aspek hukum. Orang awam saja dapat memberikan penilaian dengan anggaran hampir 5,3 miliar rupiah dengan realisasi bangunan yang ada,” ucap advokat yang akrab disapa Putra ini.
Menurut Putra, awalnya ia tidak tertarik membahas proyek pembangunan kios yang saat ini menjadi kontroversi. Namun ketika ada penambahan anggaran baru untuk pembangunan toilet dan mushalla, pihaknya melihat ada yang tidak beres.
“Awalnya saya kira dengan anggaran 5,3 miliar rupiah itu sudah termasuk pembangunan mushalla dan toilet. Kalau ada penambahan anggaran lagi patut untuk dipertanyakan,” tegas Putra.
Putra mendesak aparat penegak hukum di Kota Dumai agar mengusut dugaan korupsi proyek yang bersumber dari uang pajak rakyat tersebut. Putra juga menyorot dugaan konspirasi dalam penempatan kios di Pasar Pulau Payung.
” Sebaiknya APH melakukan penyelidikan. Semoga ini menjadi pintu masuknya para penegak hukum dalam mengusut dugaan mark up proyek pembangunan kios, mushalla serta toilet di Pasar Pulau Payung Dumai,” tukas Putra.
Sementara Khairul Kamal yang namanya turut disebut-sebut dalam proyek pembangunan kios di Pasar Pulau Payung saat dikonfirmasi belum berhasil dihubungi.***
