Jakarta | Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah yang sedang digodok saat ini adalah peralihan ke BBM subsidi rendah sulfur untuk meningkatkan kualitas udara, khususnya di perkotaan besar seperti Jakarta.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan hal ini dalam diskusi bersama media di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/9/2024).
Ia menekankan bahwa meskipun kualitas BBM akan ditingkatkan, harga subsidi tidak akan berubah.
“Kami tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Yang kami lakukan adalah memperbaiki kualitas BBM tersebut,” ujar Rachmat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi akan dihilangkan secara bertahap dan digantikan oleh BBM bersubsidi yang lebih ramah lingkungan, dengan kadar sulfur yang lebih rendah.
Perubahan ini tidak akan mempengaruhi harga, namun akan memberikan kualitas yang lebih baik.
Langkah ini, menurut Rachmat, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani polusi udara, terutama di Jakarta, yang kualitas udaranya semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Data menunjukkan bahwa tingkat polusi udara pada 2024 hampir menyamai kondisi buruk pada 2019.
“Gas buang kendaraan merupakan kontributor utama polusi, terutama di Jakarta. Oleh karena itu, penggunaan BBM rendah sulfur adalah langkah strategis untuk mengurangi dampak buruk tersebut,” tambah Rachmat.
Rachmat juga mengakui bahwa meningkatkan kualitas BBM subsidi rendah sulfur akan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi.
Namun, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga BBM, maupun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ongkos produksinya pasti naik. Namun, karena harga tidak dinaikkan, maka yang menanggung biaya tambahan adalah pemerintah. Tetapi hal ini dapat membuat jumlah subsidi dan kompensasi membengkak, sementara penyaluran subsidi saat ini masih belum tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mengatasi pembengkakan anggaran, pemerintah berencana menggunakan skema penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran.
Langkah ini serupa dengan skema yang sudah diterapkan pada penyaluran solar subsidi, di mana BBM hanya diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan skema penyaluran tepat sasaran, kita dapat memastikan subsidi BBM rendah sulfur bisa diberikan kepada yang berhak tanpa menambah beban keuangan negara dan masyarakat,” imbuh Rachmat.
Rachmat juga menyoroti masalah penyaluran BBM subsidi yang selama ini justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sehingga reformasi dalam mekanisme penyaluran sangat diperlukan agar lebih efisien dan efektif.
