Batam | Direktorat Intelijen Keimigrasian Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap tingginya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kepri.
Untuk menekan kasus TPPO itu, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam membentuk desa binaan di Sekupang, Batam.
Di desa binaan itu, mereka memberikan sosialisasi TPPO serta layanan Eazy Paspor di Desa Binaan Imigrasi Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Patam Asri Sekupang, Minggu (1/12/2024).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bakti Kesehatan dan Penyuluhan Desa Binaan Imigrasi, yang diramaikan dengan berbagai aktivitas seperti sepeda santai, senam pagi, edukasi TPPO, hingga layanan kolektif Eazy Paspor, imigrasi juga memberikan 75 paspor terhadap pendakwah LDDI Batam.
Kepala kantor imigrasi khusus Batam, Hajar Aswad mengatakan kegiatan desa binaan yang dibalut sosialisasi menjadi langkah preventif dalam menekan kasus TPPO di Batam.
“Untuk pertama ini kita menggandeng LDII Batam dan menjadikan desa binaan untuk memberikan pemahaman terkait TPPO.”
“Kita juga melakukan easy book dengan memberikan layanan pembuatan paspor terhadap 75 pendakwah,” ujar Aswad.
Kata dia, program penerbitan paspor dengan metode jemput bola yang dilkakukan pihaknya juga berlaku untuk lembaga maupun kelompok masyarakat.
“Ini juga berlaku untuk masyarakat luas, Silahkan bersurat dengan kami,” katanya.
Direktur Intelijen Keimigrasian RI, Brigjen Anom Wibowo, usai meninjau perekaman paspor bagi pendakwah menyebutkan Kota Batam sebagai wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait TPPO, apalagi Batam masuk kategori rawan kasus TPPO.
“Kami sangat mengapresiasi sambutan positif dari LDII Batam. Dengan kerja sama ini, saya yakin pengawasan terkait TPPO akan semakin maksimal,” kata Brigjen Anom.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda, khususnya para santri dan santriwati, dalam membangun bangsa Indonesia.
“Kami berharap para santri dapat menjadi generasi yang kuat dengan berlandaskan delapan sektor pembangunan yang diusung LDII,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Brigjen Anom berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, dapat bersinergi dengan Imigrasi dalam memerangi TPPO.
Terakhir Ketua DPD LDII Batam, KH Rudi Budy Suhardi, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Imigrasi Batam dalam mengadakan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan komitmen LDII dalam mendukung program keimigrasian sekaligus membantu menyosialisasikan pentingnya pencegahan TPPO.
“LDII memiliki tugas utama membangun dan membina masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan. Jika ada hal keimigrasian yang membutuhkan kerja sama, kami siap menjadi perpanjangan lidah, mata, dan telinga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar KH Rudi.
Ia juga mengingatkan para peserta, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan dengan negara jiran seperti Malaysia, agar lebih waspada terhadap potensi TPPO. “Saya berharap peserta mendengarkan dengan cermat materi sosialisasi yang disampaikan, mengingat pentingnya menjaga diri dari ancaman perdagangan orang,” tambahnya.
“Kami sangat mengapresiasi program ini, terlebih dengan kuota pembuatan paspor sebanyak 70 orang. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” tambahnya.
