HALBAR – Ratusan Honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendatangi Kantor DPRD Halmahera Barat pada Senin,(6/10/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan menuntut kejelasan mengenai status serta nasib kepegawaian mereka.
RDP yang digelar di ruang Paripurna kantor DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ibnu Saud Kadim, didampingi Waka I Rustam Fabanyo, serta Ketua Komisi I dan Bapemperda.
Para honorer PPPK Paruh Waktu tidak hanya menuntut kejelasan status, tetapi juga meminta keseriusan pihak DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mengawal usulan mereka ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB). Mereka berharap agar pada akhir tahun ini sudah ada titik terang mengenai pengangkatan.
Usai RDP, Ketua Komisi I Yoram Uang menjelaskan bahwa secara kelembagaan, DPRD dan Pemda Halbar sudah mendatangi KemenPANRB beberapa hari sebelumnya dan telah menyampaikan usulan tersebut langsung kepada pihak Kementerian.
Yoram Uang menegaskan bahwa seluruh Fraksi di DPRD memiliki pandangan yang sama dan berkomitmen untuk memperjuangkan nasib honorer PPPK paruh waktu. Ia mengaku bahwa komunikasi intens terus dilakukan agar KemenPANRB secepatnya membuka akses agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar dapat segera menginput data.
“Halbar sudah mengusulkan, tinggal dibuka server-nya dan BKD menginput data. Kami terus berkomunikasi agar akhir tahun ini semua sudah dapat diakomur,” kata politisi Demokrat tersebut.
Meskipun Halmahera Barat sedang dihadapkan pada kondisi fiskal daerah, Yoram Uang memastikan lembaga DPRD tetap berkomitmen mengawal usulan 1.405 Honorer tersebut.
“Prinsipnya DPRD tetap mengawal. Apapun kondisi daerah, nasib honorer harus diakomodir,” tegas Yoram Uang.
