JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, pada Rabu (24/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Djufri Muhamad menegaskan bahwa pengesahan APBD Perubahan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Perubahan APBD yang kita bahas hari ini mencerminkan respons cepat pemerintah daerah terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan ekonomi,” ujar Djufri.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan secara intensif dengan prinsip kehati-hatian. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dianggap sebagai kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Halmahera Barat.
Lebih lanjut, Djufri mengimbau agar pemerintah daerah dan DPRD selalu peka terhadap aspirasi masyarakat, memperkuat pengelolaan anggaran berbasis kinerja, dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Di sisi lain, anggota Badan Anggaran DPRD Halbar, Arianto Bobangu, menjelaskan bahwa proses pembahasan APBD Perubahan telah melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan penyampaian nota keuangan pada 22 September 2025, dilanjutkan dengan pembahasan internal Badan Anggaran pada 23 September, hingga finalisasi pada 24 September sebelum disahkan.
Proses pengesahan APBD Perubahan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pengesahan ini menandai langkah strategis pemerintah daerah dan DPRD Halbar dalam menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
