HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mempercepat realisasi program Makan Bergizi (MBG) dengan rencana pembangunan 41 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembangunan ini akan tersebar di sembilan kecamatan dan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi (Satgas MBG) Halmahera Barat, Julius Marau, usai rapat koordinasi dengan sejumlah kepala desa, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Halbar di ruang rapat Bupati, Selasa (7/10/2025).
Julius Marau, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, menjelaskan bahwa pembangunan Dapur SPPG ini merupakan tindak lanjut dari validasi data dan rapat koordinasi MBG yang telah dilakukan sebelumnya.
“Untuk Halmahera Barat sendiri, dapur SPPG yang akan dibangun sebanyak 41 unit di sembilan kecamatan,” jelas Julius. Ia menambahkan, proyek ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah 3T.
Saat ini, Halbar baru memiliki satu dapar SPPG yang beroperasi di Desa Guaemadu, yang setiap harinya melayani 3.990 penerima manfaat. Namun, Julius memastikan akan ada tambahan tiga dapur baru yang segera dibangun, yaitu di Desa Galala dan Hoku-hoku (Kecamatan Jailolo), serta Desa Akelamo (Kecamatan Sahu Timur).
Julius menegaskan bahwa pembangunan Dapur SPPG ini diminta untuk segera dimulai pada bulan Oktober, baik melalui pembangunan baru maupun renovasi bangunan yang sudah ada, dengan melibatkan pihak ketiga (investor).
“Bangunan dapur SPPG ini dibangun oleh investor, kemudian disewa oleh pihak BGN. Setelah itu BGN akan melakukan verifikasi, termasuk menilai fasilitas dapur, toilet, dan ruang administrasi,” terangnya. Setelah pembangunan rampung, Satgas Kabupaten akan melaporkannya ke BGN untuk proses penyewaan.
Lebih lanjut, program MBG dan kehadiran Dapur SPPG ini diharapkan memberi dampak ganda bagi Halmahera Barat, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Selama ini pasokan bahan makanan MBG sebagian masih dari luar daerah. Kalau setiap daerah sudah memiliki dapur SPPG sendiri, maka kebutuhan bahan lokal juga meningkat dan ini berdampak pada ekonomi petani dan nelayan setempat,” ujar Julius.
Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan turut diundang dalam rapat tersebut untuk mendukung pasokan bahan baku MBG dari sektor pertanian dan perikanan lokal.
Julius Marau menutup keterangannya dengan menyebutkan bahwa program MBG menyasar tidak hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balikan. Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran di daerah.
