HALBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) menyerukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seruan ini muncul sebagai respons atas keputusan pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer daerah sebesar Rp203,9 miliar pada tahun 2026, yang disebut Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, sebagai pukulan berat bagi keuangan daerah.
Ibnu Saud menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan dampak dari kondisi fiskal negara yang sedang menghadapi tekanan akibat pendanaan program-program prioritas nasional Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia menyebut, pemangkasan ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
“Dari tahun 2025 yang jumlahnya lebih dari Rp900 triliun, pada 2026 tinggal sekitar Rp600 triliun. Di Maluku Utara semua daerah terkena pemangkasan, termasuk Halmahera Barat yang berkurang Rp203,9 miliar,” ujar Ibnu Saud pada Kamis (2/10/2025).
Pemotongan dana transfer ke daerah ini, menurut Ibnu Saud, dilakukan pemerintah pusat sebagai langkah efisiensi karena program-program nasional baru seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Danantara, membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar.
Menyikapi kondisi tersebut, Ibnu Saud menyatakan persetujuannya dengan langkah yang diambil oleh Bupati Halbar, James Uang, yang meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Halbar agar lebih proaktif dalam mencari sumber pendapatan.
“SKPD harus berekreasi, mencari sumber pendapatan supaya bisa menutupi, walaupun tidak semua, tapi sedikitnya bisa menutup kekurangan anggaran Halbar,” tegasnya.
