Rokan Hilir | Hingga 27 Februari 2025, beberapa OPD terkait diduga tak serius dalam bekerja, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kemajuan daerah.
Hal itu dapat di buktikan dengan beberapa pekerjaan OPD yang diduga sampai sekarang ini tak kunjung selesai, salah satu OPD yang sampai saat ini terus menerus di pantau publik, terkait kinerjanya yakni BPKAD Rokan Hilir. Yang mana pengesahan APBD yang telah di sahkan oleh DPRD Rohil waktu itu, sampai sekarang kabarnya masih jalan di tempat dalam ruang lingkup (BPKAD Rohil)
Alhasil, dampak dari terparkirnya APBD tersebut diruang lingkup BPKAD Rokan Hilir, dapat membuat BPKAD Provinsi Riau tak bisa melakukan evaluasi terhadap pengesahan APBD yang telah di sahkan sebelumnya, sembari dari persoalan itu di sinyalir dapat membuat OPD lainnya ikut mengeluh, baik soal gaji, serta kebutuhan ATK lainnya, menjadi terhambat, serta menjadikannya jalan di tempat.
Sementara itu, terkait keluhan serupa, pihak-pihak yang terlibat dalam kemajuan daerah ini juga ikut mengeluh, sebab kebanyakan dari mereka tak mendapatkan haknya, setelah pekerjaan di Pemerintah Daerah di lakukan.
“Iya kita semunya pening, soalnya sampai sekarang belum jelas lagi masalah APBD ini yang tak kunjung selesai, belum lagi, menghadapi bulan Ramadhan, pening kita di buatnya,” ucap pihak yang menerima dampak dari persoalan tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Pilar Ke IV Demokrasi Pembangunan Nasional, kembali melakukan konfirmasi terhadap BPKAD Rokan Hilir terkait persoalan serupa.
Namun sayangnya, masih di posisi yang sama, kepala BPKAD Rokan Hilir diduga lebih memilih bungkam tanpa penjelasan.
Jika melihat sederetan persoalan yang sedang berlangsung, sudah sepantasnya, Bupati Rokan Hilir memperhatikan persoalan tersebut. Yang mana sistem pelayanan yang di tampilkan oleh pihak BPKAD Rokan Hilir terkait persoalan itu masih sangat jauh dari harapan masyarakat, hal itu juga di perparah, mengenai sikap BPKAD yang masih terbilang kurang bersahabat terhadap konfirmasi publik.
