Batam | Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, menyerukan penutupan penangkaran buaya milik PT Perkasa Jagat Karunia (PT PJK) di Pulau Bulan, Batam.
Seruan ini disampaikan menyusul insiden jebolnya kandang buaya yang membuat warga resah. Iman menilai fasilitas penangkaran tersebut tidak layak dan tidak memberikan kontribusi berarti kepada negara.
“Kalau kami bisa sarankan, PT ini lebih baik ditutup. Tidak ada kontribusi pajak, dan fasilitasnya sudah 36 tahun tapi kondisinya memprihatinkan. Daripada menunggu musibah selanjutnya, lebih baik ditutup,” tegas Iman saat kunjungan pada Jumat, 31 Januari 2025.
Menurutnya, keberadaan penangkaran tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama nelayan yang merasa terancam dengan buaya liar.
Berdasarkan temuan terbaru, terdapat 105 ekor buaya di penangkaran tersebut. Dari jumlah itu, 38 ekor sudah berhasil ditangkap kembali, tiga ekor mati, dan satu ekor masih berkeliaran bebas.
“Kami tidak bisa percaya begitu saja. Jika benar hanya satu ekor yang belum ditemukan, tolong dicari dan identifikasi ulang jumlahnya. Kami juga meminta perusahaan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak,” tambah Iman.
Hingga saat ini, PT PJK belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini. Iman meminta perusahaan segera memberikan klarifikasi tertulis dalam waktu satu minggu mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
Sementara itu, Kepala BBKSDA Riau Seksi Konservasi Wilayah II Batam, Tommy Steven, mengonfirmasi bahwa total 39 ekor buaya telah lepas dari penangkaran PT PJK.
“Sudah 38 ekor dievakuasi, tinggal satu lagi,” ujarnya. Tim terpadu bersama pemerintah terus berupaya mencari buaya terakhir yang masih bebas.
Namun, warga setempat masih dihantui rasa takut. Safet, warga Pulau Buluh, menyatakan kekhawatiran bahwa jumlah buaya yang lepas bisa lebih banyak dari yang dilaporkan.
“Jangan sampai seperti kasus sebelumnya, bilangnya lima tapi ternyata lebih. Sekarang musim ikan dingkis, tapi nelayan takut memasang jaring. Harusnya kami bisa mencari ikan, tapi malah takut diterkam buaya,” keluh Safet.
Warga mendesak pemerintah daerah segera menangani masalah ini dan meminta kompensasi bagi nelayan yang tidak bisa melaut akibat ancaman buaya.
“Sederhana saja, karena kami tidak bisa mencari nafkah,” tambahnya.
