Batam | Ribuan siswa yang tinggal di wilayah hinterland Batam, seperti Kecamatan Belakangpadang, Bulang, dan Galang, belum menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sejak 13 Januari 2025.
Meski program ini telah mulai dijalankan di beberapa sekolah di Batam, seperti SDN 003, SDN 006, SDN 010 Bengkong, dan SMPN 30 Batam, kawasan hinterland masih belum tersentuh oleh inisiatif Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Batam.
Namun, menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto, pendekatan yang digunakan di wilayah hinterland akan berbeda dari wilayah mainland. Di mainland, konsep dapur umum yang melayani ribuan siswa sudah terbukti efektif, tetapi di hinterland, di mana jumlah siswa per pulau berkisar antara 100 hingga 250 orang, pola yang sama dianggap kurang efisien.
“Operasional dapur umum di hinterland akan jauh lebih mahal jika diterapkan seperti di mainland. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk memanfaatkan makanan setempat yang tersedia di daerah tersebut,” ujarnya kepada media, Selasa 14 Januari 2025.
Ia menambahkan bahwa solusi ini masih dalam tahap diskusi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga saat ini, program MBG di Batam baru melibatkan lima dapur umum sehat, yang masing-masing melayani sekolah-sekolah di mainland. Dari lima dapur tersebut, satu dikelola oleh mitra BGN, satu lagi oleh MBG di Makodim, sementara tiga dapur lainnya masih dalam tahap pengembangan. Dengan target melayani 58.000 siswa di tahun 2025, masih diperlukan tambahan sekitar 15 dapur umum agar program ini bisa mencakup lebih banyak sekolah.
Untuk kawasan hinterland, Disdik Batam tengah mempertimbangkan kemitraan dengan pelaku UMKM lokal sebagai alternatif penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Ini dipandang sebagai solusi yang lebih realistis mengingat sulitnya mencari lahan dekat sekolah untuk membangun dapur umum, terutama di wilayah hinterland yang memiliki kondisi geografis berbeda dengan mainland.
Di tingkat Provinsi Kepri, BGN telah merencanakan pembangunan 21 dapur umum sehat, termasuk biaya pengadaan lahan dan operasionalnya. Namun, penerapan program di Batam masih memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan tantangan geografis daerah tersebut.
Program MBG ini resmi dimulai pada 13 Januari lalu, dengan cakupan yang diharapkan mencakup siswa dari jenjang PAUD, TK, hingga SMA/SMK di seluruh Batam. Pemerintah menargetkan agar 19 persen dari seluruh siswa penerima manfaat bisa terlayani pada tahun 2025. Tri berharap, melalui program ini, siswa di Batam bisa mendapatkan asupan gizi yang memadai sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan sehat.
“Dengan tercapainya target ini, diharapkan program MBG tak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat,” tambahnya.
