Jakarta | Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6% saja.
“Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
“Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten,” lanjutnya.
Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo melakukan serangkaian diskusi dengan perwakilan elemen buruh. Langkah ini, menurut Prabowo, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat.
“Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan memperjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tegas Prabowo.
Dalam pernyataannya, Presiden juga menyoroti pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial yang melindungi pekerja. Upah minimum ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para buruh yang bekerja selama 12 bulan.
Kenaikan ini diharapkan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, dengan daya beli buruh yang meningkat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, keputusan terkait upah minimum sektoral akan tetap diserahkan kepada dewan pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi para buruh yang selama ini berharap ada peningkatan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung kaum buruh sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.
